BITUNG— Pemerintah Kota Bitung di bawah kepemimpinan Wali Kota Hengky Honandar, SE dan Wakil Wali Kota Randito Maringka mulai menunjukkan komitmen dalam membenahi pengelolaan keuangan daerah. Rabu (25/6/2025).
Setelah sebelumnya dibebani sejumlah hutang warisan pemerintahan terdahulu, kini proses pembayaran kewajiban tersebut mulai dilakukan secara bertahap.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Kota Bitung, Rudy Theno, mengungkapkan bahwa Pemkot Bitung sudah mulai membayar berbagai hutang yang sempat tertunda. “Kami mulai dengan membayar hutang BPJS Kesehatan, honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Dana Duka 2024–2025, serta hutang ke pihak ketiga,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab” ungkap Sekda Rudy Theno. Rabu (25/6/2025).
Ia juga menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Selain itu, Pemkot Bitung juga merencanakan pembayaran sisa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan, serta honor bagi para kepala lingkungan (pala), ketua RT, dan Tenaga Harian Lepas (THL). Namun, hal ini akan sangat bergantung pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan,” jelasnya.
Jika capaian PAD kita sesuai target, maka honor-honor tersebut akan segera dibayarkan. Prinsipnya, ini terus berproses sesuai kemampuan keuangan daerah,” tambah Rudy Theno.
Kondisi hutang yang ditinggalkan sebelumnya sempat membuat berbagai program tersendat, terutama yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat dan ASN.
Sementara itu, perbaikan sistem dan pelunasan kewajiban menjadi agenda penting bagi Hengky-Randito.
Langkah ini pun diapresiasi oleh sejumlah kalangan masyarakat dan tokoh pemerhati Kota Bitung , Darma Baginda.
Darma menilai pemerintah telah menunjukkan niat baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keuangan yang sempat menjadi polemik publik,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemkot juga mendorong peningkatan pendapatan melalui penguatan sektor retribusi dan optimalisasi pajak daerah agar keberlangsungan program pembayaran hutang tidak terganggu.
Dengan langkah konsisten ini, diharapkan stabilitas fiskal Kota Bitung bisa segera pulih, dan pelayanan publik kembali berjalan optimal tanpa hambatan anggaran.
“Ke depan, Pemerintah Kota Bitung harus terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar pembayaran seluruh hutang daerah bisa diselesaikan secara adil dan proporsional tanpa mengganggu pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” pungkas Darma. (fka)
