LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur) tahun 2024 mulai dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Sulut. Salah satunya Pansus melakukan pembahasan LKPJ bersama mitra kerja Komisi II.
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2024 mulai dibahas di DPRD Jumat (14/4/2025) sampai Senin (21/4/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh, ketua Pansus Amir Liputo, didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, Sekretaris Nick A Lomban, didampingi seluruh anggota pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2024.
Rapat bersama UPTD Bapenda , Anggota Panita Khusus LKPJ, Cindy Wurangian mempertanyakan kenapa alokasi dan realisasi anggaran pada UPTD Bapenda tidak merata pada program Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
“Dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sama, mengapa ada UPTD dialokasikan anggaran nol rupiah. Sementara ada yang mendapat ratusan, bahkan jutaan rupiah. Padahal kegiatan dengan tupoksi tersebut pasti dilaksanakan di setiap UPTD,” tegas Legislator dari Fraksi Golkar ini.
Bahkan Dia mempertanyakan tidak ada standar yang jelas. Agarnya nantinya semua berguna dan menjadi prioritas, bukan tidak jelas. Karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan secara mendesak untuk disalurkan.
“Bapenda tidak bisa menjawab, tetapi mereka sudah mengakui bahwa ini akan menjadi catatan penting untuk perbaikan kedepan. Padahal prinsip penganggaran seharusnya diterapkan karena ini sangat penting,” tegas Wurangian.
Dikatakan Wurangian, Money Follow Program atau pendekatan penganggaran yang mengalokasikan dana untuk program prioritas nasional dan daerah, bukan karena ada mata anggaran lalu diisi. Tetapi seharusnya alokasi anggaran melihat ide, terobosan, bentuk kegiatan, keperluan anggaran yang riil serta output dan outcome jelas.
“Bukan hanya dibagi-bagi atas dasar pemerataan tetapi tidak jelas peruntukannya. Akhirnya pada implementasi masing-masing UPTD menggunakan pengertian sendiri-sendiri mengenai kegunaan anggaran tersebut,” kata Wurangian.
Kemudian ketika pembahasan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut mengakui adanya kelemahan dalam perencanaan. Mereka berjanji akan meningkatkan koordinasi agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD mengirimkan personel yang lebih memahami prioritas kebutuhan anggaran saat proses perencanaan.
Sedangkan alasan beberapa UPTD tidak dianggarkan, menurut BKAD karena mereka memprioritaskan anggaran untuk kegiatan lain yang dianggap lebih mendesak.
Sementara itu terungkap data mengenai realisasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan dokumen yang terlihat memiliki total anggaran sebesar Rp.18.101.200,00.
Tercatat bahwa realisasi untuk itu mencapai Rp. 16.915.503 atau setara dengan 93 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Data rinci menunjukkan variasi penyerapan anggaran ditingkat UPTD dan kantor pusat yang berada pada kegiatan itu.
Beberapa UPTD mencatatkan tingkat realisasi yang cukup tinggi, seperti UPTD Manado 83 persen atau Rp 1.264.750 dari anggaran Rp 1.532.100. UPTD Sangihe, Talaud dan Sitaro mencapai 94 persen dengan realisasi Rp 9.694.253 dari Rp 10.340.160.
Menariknya, UPTD Tomohon mencatatkan realisasi anggaran melebihi pagu yang ditetapkan, yaitu Rp 426.500 dari Rp 189.800. Sementara itu, beberapa UPTD lainnya seperti Kantor Pusat, UPTD Minahasa, UPTD Bitung, UPTD Minsel dan UPTD Minut tercatat tidak memiliki alokasi anggaran. UPTD Mitra mencatatkan realisasi sebesar Rp 5.330.000 dari anggaran Rp 5.754.000 atau 88 persen.
Sementara itu, dalam rapat bersama Dinas Pertanian dan Perikanan, Anggota Pansus Feramitha Mokodompit Daerah Pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR), mempertanyakan mengenai permasalahan ketersediaan bibit, pupuk, dan lain-lain, ini merupakan hal yang sering terjadi di lapangan.
“Sangat ironi apabila lumbung pertanian yang terdapat di Bolmong Raya, di mana 80%nya hasil pertaniannya masih banyak kelompok tani kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi Sulut, dalam hal ini dinas pertanian. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana mekanisme pembagian bibit, pupuk untuk kelompok-kelompok tani. Apakah kuotanya pertahun sudah di tentukan atau berdasarkan prioritas,”ucap Mokodompit.
“Kami sebagai wakil rakyat sering di tanyakan terkait dengan hal itu. Apakah mekanisme bantuan dari Pemprov sulut mengikuti aspirasi dari bagian beberapa dapil, misalnya tahun ini dapil BMR dapat, tahun depannya tidak dapat bantuan. Terkait rekapitulasi realisasi fisik dan anggaran pada point empat (4) “Balai Pelatihan Teknis Pertanian” ada sisa anggaran sekitar 11.000.000,- dengan anggaran pengeluaran 296.000.000,- (anggaran totalnya). Yang ingin saya tanyakan apakah Pelatihan Teknis Pertanian berfokus pada petani dan juga penyuluh pertanian?. Karena penyuluh pertanian ini ternyata banyak yang kami dapatkan dilapangan di daerah BMR masih banyak yang kesulitan dalam menerapkan dan menjelaskan kepada petani mengenai pengelolaan pertanian” jelasnya.
“Tentu ini menjadi perhatian khusus dinas pertanian provinsi sulut yang ada hubungan dengan dinas ketahanan pangan. Jadi saya mengusulkan juga perlunyan ditambahkan pelatihan kepada penyuluh pertanian khususnya di daerah yang rawan pangan dan juga di daerah-daerah yang masih ketertinggalan dalam rangka untuk mengelola pertanian berbasis teknologi,” tuturnya.
Sedangkan rapat bersama Bank Sulut Gorontalo (BSG), terkait beberapa kepala daerah di Provinsi Gorontalo kompak menyatakan sikap menarik saham di PT Bank SulutGo (BSG). Keputusan menarik saham itu lebih dipicu kekecewaan atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank SulutGo (BSG) yang digelar pada Rabu (9/4/2025). Pasalnya, dalam hasil rapat tersebut, tidak satu pun perwakilan dari Gorontalo masuk dalam jajaran direksi maupun komisaris Bank SulutGo.
Persoalan ini, mendapat perhatian dari beberapa anggota DPRD Sulut. Dalam kesempatan tersebut anggota Pansus Ruslan Abdul Gani menyatakan bahwa jika Gorontalo menarik saham di BSG, ia siap membeli saham tersebut.
“Kalau Gorontalo tarik saham, beri tahu saya. Saya akan membeli saham di BSG. Tapi beritahu bagaimana syarat dan ketentuannya,”ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
ketua Pansus Amir Liputo menyatakan bahwa Gorontalo adalah salah satu pendiri Bank SulutGo.
“Harus lakukan pendekatan kepada Gorontalo agar tidak jadi menarik saham mereka di BSG. Nantinya masalah kredit akan sangat bermasalah,”ungkap Liputo.
Menanggapi hal tersebut Dirut BSG, Revalino Pepah menjelaskan soal terkait Gorontalo.
“Inikan uang negara. Yang rugi tentu negara. Kami sudah melakukan pendekatan kepada mereka (Gorontalo). Memang benar, akan terjadi masalah terkait penarikan kredit apabila hal itu terjadi. Untuk saham, tentu bisa saja di beli tapi ada persyaratan dan ikut FPT,”pungkas Dirut BSG, Revalino Pepah.(adv/mom)
